Tentang KKPK

KKPK (Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran) adalah sebuah aliansi dari berbagai organisasi dan individu yang mendukung perjuangan dan penegakan HAM serta mendorong pertanggungjawaban Negara untuk penyelesaikan pelanggaran berat HAM. Pelanggaran berat HAM adalah kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, penderitaan fisik dan atau psikis yang berat, dan rusaknya martabat dan atau keluarga korban. Kekerasan yang dimaksud diantaranya termasuk pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan kekerasan seksual.

KKPK dibentuk tahun 2008, sebagai upaya advokasi dalam perumusan RUU KKR baru, setelah UU KKR 27/2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. KKPK mengusung nilai-nilai keragaman, transparan, akutantabilitas, dan demokratis. Dalam berkoalisi, KKPK memiliki prinsip untuk menjaga kesetaraan, solidaritas, imparsial/non-partisan, dialog, dan belajar dari pengalaman (evaluasi untuk memperbaiki kinerja).

KKPK menilai bahwa penyelesaian pelanggaran berat HAM tidak hanya berkaitan dengan pengakuan kebenaran, tetapi juga perlu mendorong berjalannya proses pengadilan, pemulihan/reparasi korban, dan memastikan agar pelanggaran tersebut tidak terulang.

Oleh karena itu KKPK mendorong agar Negara menjalankan kewajibannya dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM dan memastikan korban memperoleh hak mereka atas Kebenaran, Keadilan dan Reparasi; berupaya meningkatkan pemahaman dan inisiatif masyarakat mengenai pelanggaran berat HAM, termasuk kebenaran dari pelanggaran tersebut; dan berusaha menciptakan kondisi dan mekanisme agar masyarakat dapat mrngambil inisiatif untuk melakukan pemulihan korban.

 

Struktur Kerja KKPK:

  • Koordinator : Kamala Chandrakirana
  • Sekretariat : Perkumpulan DEMOS
  • Tim Kerja Advokasi Negara : Haris Azhar (KontraS), Zainal Abidin (Elsam)
  • Tim Kerja Kampanye : Dodi Yuniar (AJAR), Ukke R. Kosasih (IKA)
  • Tim Kerja Penguatan Korban : Miryam Nainggolan (PPRP), Mugiyanto (IKOHI)
  • Tim Dokumentasi : Atikah Nuraini (AJAR), Galuh Wandita (AJAR)
  • Panitia Pelaksana Tahun Kebenaran : Dodi Yuniar (AJAR), Anik Wusari (IKA), Rini Pratsnawati (Elsam), Putri Kanesia (KontraS)

 

Anggota KKPK

A. Lembaga

AJAR (Asia Justice and Rigths), AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Indonesia, AJI Jakarta, Demos (Center for Democracy & Human Rights Studies), ANBTI (Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika), CIS Timor, ELSAM (Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat), Elsham (Lembaga Studi & Adokasi HAM) Papua, Foker (Forum Kerjasama) LSM Papua, HRWG (Human Rights Working Group), IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang), Imparsial (the Indonesian Human Rights Monitor), Institut DIAN/Interfidei, Institut Mosintuwu, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), JPIT (Jaringan Perempuan Indonesia Timur), Koalisi NGO HAM Aceh, Komunitas Korban 65 Bali, KontraS, Kontras Aceh, LAPPAN (Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ambon), LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Banda Aceh, LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Aceh, LBH APIK Jakarta, LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Masyarakat, LKK (Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan), LPH YAPHI (Lembaga Pengabdian Hukum Yekti Angudi Piyadeging Hukum Indonesia), LP HAM (Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia), LSPP (Lembaga Studi Pers & Pembangunan), PEC (People’s Empowerment Consortium), PPRP (Pusat Pemberdayaan untuk Rekonsiliasi & Perdamaian), Perkumpulan Praxis, Komunitas Tikar Pandan Aceh, Setara Institute, SKP HAM (Solidaritas Korban Pelanggaran HAM) Palu, Sekber 65 (Sekretariat Bersama) ’65 Solo, Solidaritas Indonesia, Syarikat (Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat) Indonesia, Tiki Jaringan HAM Papua, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Wahid Institute, Yabiku, Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Yayasan Penelitian dan Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Yayasan PULIH.

B. Individu

Individu yang menjadi anggota KKPK terdiri dari:

  • Dewi Yuri (Dosen Udayana)
  • Enny Suprapto (Mantan Komisioner Komnas HAM periode 2002-2007)
  • Kamala Chandrakirana (Ahli Independen di Working Group on Discrimination against Women in Law and Practice)
  • Rusdi Marpaung (Peneliti Independen)
  • Sri Lestari Wahyuningrum (Dosen FISIP UI/akademisi)

 

Informasi lebih lanjut mengenai KKPK, silakan hubungi:

Sekretariat KKPK (DEMOS)
Jl. Tebet Dalam 1E No. 1A RT 01/01
Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810
Tel – +62-21-8308782
Fax – +62-21-83783911
Email – sekretariat@kkpk.org

20140926_Undangan