happy wheels

Refleksi Majelis Warga: Kekerasan digunakan untuk melepaskan hubungan kepemilikan antara rakyat dengan tanahnya

0

Hari ini, Kamis 28 November 2013, kami Majelis Warga KKPK (Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran) telah mendengarkan kesaksian dari para penyelamat-pejuang dalam kasus-kasus kekerasan berbasis sumberdaya alam yaitu, kasus Rumpin Bogor; kasus Tanah Pengangonan, Desa Bogor, Indramayu; kasus Tanah Badega, Garut; kasus Wilayah Adat, Desa Cirompang, Kasepuhan Lebak, Banten; kasus Petambak Dipasena, Lampung; kasus Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Lampung; kasus Tanah di Desa Rawaindah, Kabupaten Seluma, Bengkulu; dan Kasus Karonsi’e Dongi, Luwu Sulawesi Selatan.

Kami menyadari – tepatnya menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh sahabat kita Abet Tarigan, Direktur WALHI, yang telah kita fahami bersama— bahwa kasus-kasus tersebut hanyalah puncak gunung es dari ribuan kasus serupa yang terjadi di berbagai tempat di wilayah tanah air Indonesia. Namun demikian dari kasus-kasus ini kita bisa bercermin dan memahami masalah-masalah yang amat mendasar yang dihadapi oleh warga, rakyat Indonesia, di tanah airnya sendiri. Mereka termiskinkan, tersisihkan, dan tertindas di tengah kemelimpahan kekeyaan sumber daya alam negeri kita.

Pertama-tama, kami ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan tinggi, dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para korban, survivor (penyelamat-pejuang), pemberi kesaksian, para ahli yang memberikan pandangan, dan kita semua yang mendengar kesaksian dan pandangan pada hari ini. Kami menghargai bukan cuma keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, dan ketulusan para penyelamat-pejuang dalam berbagi pengalaman penderitaan tak terperi dan perjuangan panjang menggapai keadilan dan membela hak asasi mereka yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945.

Ribuan hektar tanah diklaim oleh penguasa di berbagai tingkat, institusi militer, pengusaha besar (perkebunan atau pertambangan) dengan cara sewenang-wenang dan brutal. Rakyat yang mempertahankan tanah harus berhadapan dengan berbagai bentuk kekerasan, mulai dari penangkapan, pemukulan, penyiksaan, pelecehan sexual, perkosaan, pemenjaraan, hingga penembakan. Sampai saat ini ribuan warga yang mempertahankan tanahnya hidup dalam kecemasan, ketidakpastian, ketakutan, teror dan trauma. Payung hukum dan instrumen HAM yang seharusnya melindungi mereka seperti tak berdaya menghadapi cengkraman kekuasaan yang memangsa tanah rakyat.

Kami telah mendengarkan dengan seksama ungkapan kesaksian para penyelamat-pejuang itu. Kami punya perasaan sedih, stress, bahkan depresi mendengarkan kesaksian-kesaksian itu. Selain itu, kami punya perasaan bangga atas kehadiran para penyelamat-pejuang atas pengalaman mereka dan keluarga mereka menjadi korban kekerasan bertubi-tubi. Semua itu menunjukkan pada kami bagaimana perempuan dan laki-laki, muncul, tampil, tumbuh, dan terus berlanjut menjadi pimpinan perjuangan-perjuangan agraria.

Para anggota Majelis Warga adalah orang-orang yang tumbuh komitmennya menjadi pemikir, pembela HAM, dan aktivis agraria semenjak Indonesia di bawah kuasa rejim militer otoritarian Suharto. Kesaksian-kesaksian itu mengingatkan kami pada apa-apa yang kami saksikan terjadi pada rejim Orde Baru. Mengapa setelah lebih 15 tahun rejim otoritarian-militer itu tumbang dan agenda-agenda reformasi dijalankan, kita masih menyaksikan kekerasan yang sama, yang dialami oleh mereka yang menjadi korban perampasan tanah, wilayah dan sumber daya alam? Penting untuk mencermati bagaimana sistem-sistem politik dan ekonomi yang menjalankan perampasan tersebut, dan mesin-mesin kekerasan langsung maupun kekerasan struktural, terus bisa hidup dalam jaman demokratisasi, desentralisasi, dan merebaknya kebebasan berpendapat, berkumpul dan berorganisasi.

Forum untuk mendengar kesaksian-kesaksian ini dibuat di tahun 2013, 15 tahun setelah tumbangnya rejim otoriter Suharto, dan diselenggarakan oleh warga negara, dan bukan oleh suatu lembaga negara. Kasus-kasus perampasan wilayah dan pencurian kekayaan alam masih terus berlangsung dengan ciri-ciri yang sama seperti yang terjadi saat Indonesia berada di bawah rejim otoritarian-militer Orde Baru. Apa artinya hal ini? Suatu konsep yang penting dalam perspektif HAM adalah memasangkan upaya perlindungan korban pelanggaran HAM dengan “kewajiban negara”. Mesti menjadi cermin kita semua bahwa lembaga-lembaga negara yang dibentuk semenjak reformasi dimulai pada tahun 1998-1999, belum berhasil menjalankan “kewajiban negara” untuk melindungi korban-korban, dan menyediakan forum penyelesaian atas perampasan tanah, wilayah dan sumber daya alami milik rakyat, beserta kekerasan-kekerasan yang dialami mereka.

Kami menyadari upaya melepaskan hubungan kepemilikan antara rakyat dengan tanahnya bagaikan melepaskan nyawa dari badan manusia, jiwa dari raga manusia. Kekerasan adalah mekanisme yang digunakan untuk melepaskan hubungan kepemilikan itu. Nampak jelas bagaimana lembaga pemerintah, aparatus polisi dan militer, birokrasi hukum, dan kekuatan paramiliter dan kelompok-kelompok preman partikelir dikerahkan untuk melakukan kekerasan dan telah disalahgunakan untuk menjalankan tugas melepaskan hubungan rakyat dengan tanahnya secara paksa. Dalam kesaksian-kesaksian hari ini, kami mendengar juga bagaimana secara khusus para penyelamat-pejuang tersebut mengalami penyiksaan, kriminalisasi, pemenjaraan, hingga pemiskinan sedemikian rupa. Secara khusus, kami memberi perhatian pada dipergunakannya berbagai bentuk penyerangan dan kekerasan seksual pada kaum perempuan untuk meluluhlantakkan keteguhan perjuangan para penyelamat-pejuang itu.

Kami menyampaikan pandangan bahwa penggunaan dan penyalahgunaan otoritas kelembagaan pemerintah, dan kekerasan oleh polisi dan tentara, serta dikerahkannya preman partikelir untuk menindas rakyat agar melepaskan kepemilikan atas tanah, wilayah dan sumber daya alamnya, sesungguhnya mengkhianati cita-cita mulia pendirian negara, dan melanggar asas dasar bahwa negara adalah badan penguasa untuk melindungi rakyat dan tanah airnya. Para penyelamat-penjuang yang bersaksi hari ini, laki-laki dan perempuan, sesungguhnya adalah mereka yang berdiri sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk memberi contoh terbaik bagaimana rakyat, laki-laki maupun perempuan, berjuang agar eksistensinya bisa dilihat. Secara sederhana, mereka berjuang agar bisa terlihat dan hak-hak mereka bisa diakui. Menurut kami, apa yang mereka ungkapkan bahwa “kami tidak terlihat”, “hak-hak kami tidak diakui”, “kami ditindas”, “kami tak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya karena kami tak punya tanah di sini dan sulit mendapatkan air, juga tidak bisa menjadi pandu ibuku, karena kami hanya dijadikan penonton yang tak berdaya,” tak lain dan tak bukan adalah masalah kronis dari politik agraria Indonesia saat ini.

Para penyelamat-pejuang yang bersaksi hari ini, maupun yang berada di seantero pulau-pulau di nusantara, adalah penyelamat tanah air Indonesia. Mereka punya andil sebagai warga negara pejuang tanah air, kampung halaman yang mati-matian mereka perjuangkan.

Kami sebagai Majelis Warga meminta perhatian khusus diberikan kepada para perempuan penyelamat-pejuang dan pemimpin rakyat yang menghadapi diskriminasi dan kekerasan berlipat ganda. Tubuh mereka sering dijadikan sasaran kekerasan seksual secara keji atau terselubung.; tubuh mereka pun menjadi lebih rentan dalam menghadapi kerusakan alam dan polusi karena fungsi reproduksi yang dijalankannya. Mereka juga harus menghadapi prasangka, stigma, hinaan, dan tuduhan-tuduhan yang melecehkan keberadaannya sebagai perempuan. Mereka tidak diperhitungkan baik ketika berdiri di garda depan maupun di garda tengah sebagai penyangga akomodasi perjuangan kolektif, sementara merekalah yang menanggung beban berkepanjangan saat anggota keluarga mereka dihilangkan secara paksa. Kami meminta perhatian agar kita semua mengakui, membuka ruang lebih lebar, dan memfasilitasi kehadiran dan pertumbuhan pemimpin-pemimpin perempuan yang menjadi penyelamat-pejuang tanah air mereka.

Refleksi ini akan diakhiri dengan menyampaikan Lagu Indonesia Stanza Tiga

Indonesia tanah yang suci, Tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri m’jaga Ibu Sejati.
Indonesia Tanah berseri Tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia Abadi.
Slamatkan tanahnya, slamatkah puteranya, Pulaunya, Lautnya semuanya
Majulah negerinya, Majulah pandunya untuk Indonesia Raya

Indonesia Raya Merdeka, Merdeka, Tanahku, Negeriku, yang kucinta
Indonesia Raya Merdeka, Merdeka, hiduplah Indonesia Raya (2x)

Jakarta, 28 November 2013
Majelis Warga Untuk Tema Kekerasan berbasis Sumberdaya Alam

Jhoni Simanjuntak
Noer Fauzi Rachman
Ridha Saleh
Septer Manufandu
Tati Krisnawaty

Comments

Leave a Reply

Required Fields *
Your email will not be published.