happy wheels

Pemerintah Diminta Pulihkan Nama Baik Korban Pelanggaran HAM 1965

0

 

JAKARTA – Gusti Kanjeng Ratu Hemas menyerukan pemerintah untuk bersedia memulihkan nama baik (rehabilitasi) para korban beserta anggota keluarga tragedi 1965, sekaligus mengembalikan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

 

Menurutnya, rekonsiliasi dengan mereka yang dituding sebagai anggota PKI tersebut adalah bagian dari upaya negara dan bangsa Indonesia memutus mata rantai kekerasan dan ketidakadilan yang sudah mereka alami pasca peristiwa 1965 tersebut.

 

“Mereka sudah bukan mengharapkan keadilan lagi, karena keadilan saya kira di negeri ini belum bisa mencapai apa yang mereka harapkan. Tapi yang jelas adalah bagaimana ke depan itu tidak ada lagi kekerasan, karena mereka sudah memaafkan, dan saya kira mereka juga tetap hidup dalam masyarakat dan jangan juga masyarakat itu merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang dibuang,” ungkap permaisuri dari Keraton Yogya ini, usai penutupan acara ‘Dengan Kesaksian Korban Pelanggaran HAM’, di gedung teater Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat malam (29/11).

 

Saat ditanyakan mengenai dukungannya kepada keluarga korban “65 di Yogyakarta, Ratu Hemas secara lugas menjawab ia sangat peduli. Bahkan ketika mendengar insiden pembubaran pertemuan keluarga eks tapol “65 oleh organisasi massa bernama Front Anti Komunis Indonesia (FAKI), ia segera menemui aparat keamanan di lokasi kejadian.

 

“Sebetulnya mereka berkumpul bukan untuk membentuk satu strategi baru. Mereka berkumpul di Jogja itu karena selama ini hidupnya sudah sendiri-sendiri. Saya sendiri pada waktu mereka menggelar acara kesenian saya datang, dan mereka juga sering berkomunikasi dalam arti ingin dimanusiakan, tidak lagi dikucilkan sebagai orang-orang yang tidak punya hak seperti dulu,” ujar Ratu Hemas, yang juga anggota DPD mewakili provinsi D.I Yogyakarta.

 

Ia menambahkan, pengakuan korban pelanggaran HAM dari Aceh sampai Papua “yang malam itu disampaikan langsung, akan menjadi satu kesan yang kurang baik apabila tidak diselesaikan. Apalagi kasus-kasus yang mengarah pada intoleransi antarpemeluk agama dan kepercayaan.

 

“Yang sekarang juga mencemaskan saya adalah bagaimana keberagaman itu sudah mulai dihilangkan. Para pemimpin mulai tidak perduli bahwa Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku, agama, dan toleransi sudah mulai hilang berganti dengan kekuasaan, mereka saling menguasai,” kata Ratu Hemas.

 

Acara “Dengar Kesaksian Korban Pelanggaran HAM” ini diselenggarakan oleh Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) dan KontraS. Tema yang diangkat adalah “Bicara Kebenaran, Memutus Lingkar Kekerasan”. Puluhan korban pelanggaran HAM menghadiri acara yang berlangsung pada 25-29 November 2013.

 

Selama lima hari, kesaksian mereka disampaikan kepada publik, media massa, dan anggota DPR serta Komnas HAM. Mereka diantaranya adalah korban kekerasan terhadap kaum perempuan, korban DOM, dan rakyat korban perluasan daerah pertambangan dan industri.

 

Murtala, mewakili komunitas korban pelanggaran HAM Aceh Utara, dalam kesaksiannya mengatakan bahwa keadilan dan perdamaian harus terjamin bagi semua orang.

 

“Saatnya meneriakkan tuntutan-tuntutan kita. Kita menyerukan kepada pemimpin negeri ini, pemimpin dunia, agar semua perjanjian damai harus melindungi hak semua orang. Perjanjian yang mengabaikan hak keadilan tidak bisa kita terima. Kita juga serukan kepada korban di Indonesia dan dunia untuk tetap bangkit dan bersemangat untuk bangkit dan bersuara menghentikan kekerasan,” ucap Murtala.(Wella Sherlita)

 
 

Sumber: Aceh Online

Comments

Leave a Reply

Required Fields *
Your email will not be published.