happy wheels

KKPK Gulirkan Satya Pilar untuk Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

0

Jakarta – Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) menggulirkan enam pilar yang bisa menjadi tumpuan bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Enam pilar yang disebut sebagai Satya Pilar itu berangkat dari fundamen awal konsensus kebangsaan dengan bersandarkan kepada konstitusi.

“Kami hendak menegaskan Jalan Indonesia untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang bertumpu pada enam pilar,” ujar Ketua KKPK, Kamala Chandrakirana, di Jakarta, Jumat (21/8).

Dikatakan, Satya Pilar itu adalah penegakan integritas Indonesia sebagai negara hukum; pengungkapan kebenaran dan pengakuan terhadap kebenaran tersebut; pemilihan martabat dan penghidupan korban; pendidikan dan dialog publik menuju rekonsiliasi; pencegahan keberulangan melalui perubahan kebijakan dan pembaruan kelembagaan; dan partisipasi aktif korban dan penyintas.

Untuk mensosialisasikan Satya Pilar itu selama tiga hari ini KKPK mengumpulkan 100 orang yang berasal dari beragam organisasi, para penyintas, serta individu-individu dari Papua hingga Aceh. Selama ini mereka menaruh perhatian pada upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

“Forum ini menjadi wadah penguatan sekaligus refleksi bersama untuk memikirkan strategi baru dalam upaya mendorong penyelesaian, menyikapi berbagai kemandegan, yang tampak dominan, setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir ini, dalam penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu,” ujarnya.

Kamala menyatakan, berbagai macam inisiatif penyelesaian selalu dikanalkan dalam dua pilihan, yakni model pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, serta akuntabilitas hukum di pengadilan. Namun, dua hal itu tidak pernah menjadi pilihan akhir dalam penuntasan kasus-kasus HAM masa lalu, padahal bisa menjadi konsensus bersama para pihak.

Situasi menjadi semakin tidak mendukung dengan lemahnya komitmen negara untuk secara resmi menjadi motor dalam penyelesaian. Akibatnya, warisan kekerasan terus dilanggenggkan dan perlakuan diskriminatif dilembagakan tanpa sebuah garis demarkasi kokoh, yang bisa memutus masa lalu dan masa kini. Padahal, jika itu terjadi, Indonesia dapat segera melangkah dalam keadaban bangsa yang baru.

“Aneka upaya penyelesaian kasus HAM masa lalu selalu menautkan konstitusi di dalamnya. Tetapi, hal itu baru sebatas menempatkannya sekadar sebagai fundamen normatif untuk menentukan pilihan jalan penyelesaian,” ujarnya.

Dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, ujar Kamala, tidak tersedia jalan tunggal yang bisa menuntaskan seluruh kompleksitas permasalahan bangsa di masa yang lalu.

“Pilihannya tidak lagi semata-mata KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) atau Pengadilan HAM, tapi harus dihadirkan jalan ketiga, yakni ‘Jalan Indonesia’, suatu jalan yang merefleksikan seluruh komitmen dan konsensus kebangsaan dengan konstitusi sebagai landasannya,” kata dia.

Comments

Leave a Reply

Required Fields *
Your email will not be published.